Komentar
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto, saat dihubungi, Senin (7/9/2020). Slamet awalnya menyoroti soal penerapan protokol kesehatan di masa pelonggaran PSBB ini.
"Ya awalnya PSBB pada awal dulu kan bisa meredakan tapi sayangnya pada saat relaksasi PSBB tidak ada yang mengawal untuk protokol kesehatan sehingga masyarakat tidak disiplin sehingga risikonya tertular jadi yang melakukan promotif preventif tidak optimal, siapa yang melakukan sosialisasi di perkantoran, siapa yang melakukan sosialisasi di restoran, di masjid, di tempat ibadah lain, sedangkan saat PSBB itu nggak keluar rumah. Jadi pemerintah harus melakukan strategi ulang," ujar Slamet.
Slamet mengajukan dua jalan keluar untuk mengatasi kasus Corona di Indonesia yang kini terus bertambah. Slamet mengatakan pemerintah bisa kembali menerapkan PSBB seperti awal tapi dengan risiko ekonomi terpuruk atau tetap bertahan di kondisi saat ini dengan syarat upaya pencegahan terus dilakukan.
"Iya, paling jalan keluarnya, satu ya PSBB lagi tapi risikonya ekonomi hancur, yang kedua tetap seperti sekarang tapi sosialisasi terhadap protokol kesehatan itu diperketat, kalau kemarin kan sehabis PSBB seperti dilepas, ini aja sudah lumayan sekolah belum dibuka, kalau sekolah sudah dibuka bagaimana lagi coba, pasa-pasar itu siapa yang melakukan sosialisasi, hotel siapa. Pemerintah harus melakukan strategi ulang, utamanya promotif preventif," ujar dia.
Pemerintah, kata Slamet, harus mengoptimalkan upaya promotif preventif. Sosialiasi mengenai penerapan protokol kesehatan harus dilakukan ke sejumlah klaster penularan Corona.
"Jadi usulnya strategi ulang dengan mengoptimalkan promotif preventif, promotif itu artinya sosialisasi besar-besaran ke klaster-klaster, preventif itu upaya pencegahan itu agar tidak terjadi, yang tidak pakai masker ditegur," imbuh Slamet.
Penjelasan Pemerintah soal Kasus Baru Corona 3 Ribuan
Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan bahwa angka kasus Corona yang melampaui angka 3 ribuan itu karena ada peningkatan aktivitas masyarakat. Menurutnya, meningkatnya mobilitas masyarakat tak disertai dengan kesadaran akan menjalankan protokol kesehatan.
"Itu menunjukkan penularan yang meningkat karena kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang belum optimal," kata Wiku kepada wartawan, Minggu (6/9).
Wiku menyebut, meski ada peningkatan kasus positif, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk bisa membuat masyarakat tertib menjaga protokol kesehatan. Menurut Wiku, pelibatan aparat TNI-Polri hingga tokoh masyarakat atau tokoh agama akan semakin gencar mengkampanyekan protokol kesehatan.
"Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Polisi melakukan penegakan disiplin berbasis komunitas, Satpol PP mengaktifkan penegakan kedisiplinan di fasilitas umum. Selain itu, Satgas menggerakkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kampanye protokol kesehatan," ucap Wiku.