Komentar
Riyadh -
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, berbicara via telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Dalam percakapan itu, Raja Salman memberitahu Trump bahwa Saudi sangat menginginkan solusi adil dan permanen bagi isu Palestina.
Seperti dilansir Reuters, Senin (7/9/2020), percakapan telepon antara Raja Salman dan Trump yang terjadi pada Minggu (6/9) waktu setempat ini menindaklanjuti perjanjian bersejarah antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel yang dimediasi AS bulan lalu.
Di bawah perjanjian itu, UEA sepakat menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. UEA menjadi negara Arab ketiga yang melakukan langkah tersebut, setelah Mesir dan Yordania.
Dalam percakapan telepon ini, Raja Salman menyatakan kepada Trump bahwa dirinya mengapresiasi upaya-upaya AS untuk mendukung perdamaian. Namun, Raja Salman juga memberitahu Trump soal posisi tegas Saudi terhadap isu Palestina.
"Menegaskan keinginan Kerajaan (Saudi) untuk mencapai solusi abadi dan adil bagi perjuangan Palestina untuk mewujudkan perdamaian, yang merupakan titik awal utama dalam upaya Kerajaan (Saudi) dan Inisiatif Perdamaian Arab," demikian seperti dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency (SPA).
Diketahui bahwa dalam Inisiatif Perdamaian Arab yang diajukan Saudi tahun 2002, negara-negara Arab menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas kesepakatan pembentukan negara dengan Palestina dan penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut saat Perang Timur Tengah tahun 1967 silam.
Kerajaan Saudi sendiri tidak mengakui Israel hingga kini. Namun pada bulan ini, otoritas Saudi diketahui mengizinkan penerbangan komersial rute UEA-Israel, termasuk oleh maskapai Israel, untuk mengudara melewati wilayah udaranya.
Dalam percakapan telepon itu, menurut SPA, Raja Salman dan Trump juga membahas kinerja G20 yang pada tahun ini giliran diketuai oleh Saudi. Keduanya juga upaya-upaya melindungi kehidupan dan mata pencaharian untuk mengurangi dampak pandemi virus Corona (COVID-19). Mereka juga meninjau kebijakan-kebijakan menonjol yang telah disepakati untuk mengurangi aspek negatif pandemi Corona terhadap masyarakat dan perekonomian global.