Komentar
Albert Susanto, SP Ketua DPW Gerbang Tani Riau
PKBRIAU.ID, Pekanbaru - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Riau, Albert Susanto, SP, menyanyangkan rencana Pemerintah melakukan import beras sebesar 1 hingga 1,5 juta ton sebagaimana disampaikan oleh Menko Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Rencana kebijakan itu selayaknya ditolak karena dinilai tidak memihak kepada petani.
Dikatakan Albert Susanto, bila rencana itu tetap dilaksanakan, dikwatirkan harga jual gabah kering panen (GKP) di kalangan petani akan anjlok. Karena hasil panen yang dinikmati petani tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan.
Dan Ia menilai rencana import beras ini juga tidak tepat dari sisi waktu, karena berbarengan dengan musim panen para petani. Karena awal Maret hingga Mei, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya. Mereka adalah petani di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan.
"Meskipun import beras masih dalam tahap rencana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering panen petani. Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh tengkulak untuk "memainkan harga" sehingga merugikan petani," jelas Albert.
Selain itu, alasan Iron stock baik untuk cadangan yang disampaikan pemerintah juga layak dikaji kembali. Sebab alasan ini telah menyebabkan kerugian yang dialami jutaan patani di Indonesia dan berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statsistik mencatatkan terjadinya peningkatan produksi panen padi dari tahun 2019 yang mencapai 54.604.033,34 ton menjadi 54.649.202,24 ton pada tahun 2020. Ada peningkatan mencapai 45.000 ton. Pada kuartal I tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%.
"Atas dasar itu, kami Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerbang Tani menyerukan menolak rencana impor ini," jelasnya.
Albert pun berharap pemerintah membatalkan rencana impor beras 1-1,5 juta ton.
Dikatakan Albert, sebaiknya Bulog mendahulukan penyerapan gabah kering panen dari petani dengan harga yang layak.
"Kita minta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian untuk menjaga stok beras dan pangan lainnya," tutupnya.***